Sudahkah Putra Putri Anda memiliki KIA? Berikut Manfaat, Syarat, dan Tata Cara Pembuatannya

http://www.boncong-bancar.desa.id, Jum'at, 16/11/2018

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

 KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.

Kepala Desa Boncong Bapak Dasri menyampaikan, "Benar bahwa dalam dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Demikian salah satu konsiderans diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak (“Permendagri KIA”). Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri"

1. Dasar penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dengan
dasar pertimbangan :
a) Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum
menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara
nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi
Kependudukan;
b) Bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas
kependudukan kepada selurh penduduk warga negara Indonesia yang
berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan
hak konstitusional warga negara;
c) Bahwa pemberiam identitas kependudukan kepada anak akan
mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan
publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;


2. Manfaat KIA :
a) Sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah;
b) Untuk persyaratan pendaftaran sekolah di suatu Kabupaten / Kota;
c) Untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos
Indonesia;
d) Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau di Rumah Sakit;
e) Untuk pembuatan dokumen keimigrasian;
f) Untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang
masih berlaku;
g) Untuk mencegah terjadinya perdagangan anak;
h) Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa
identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten/Kota.


3. Penerapan KIA di Provinsi Jawa Timur :
a) Tahun 2016 : Trenggalek, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar,
Kota Probolinggo ;
b) Tahun 2017 : Blitar, Madiun, Gresik, Kota Pasuruan, Bondowoso;
c) Tahun 2018 : Seluruh Kab/Kota


4. Pelaksanaan KIA Tahun 2017 :
a) Pemerintah Daerah :
i. Menyediakan anggaran pengadaan blanko KIA
ii. Menyediakan anggaran Sosialisasi;
iii. Menyediakan anggaran Printer;
iv. Menyediakan anggaran Tinta Ribbon;
v. Menyediakan anggaran Bintek;
vi. Menyediakan Tenaga Teknis;
b) Pemerintah Pusat
i. Menyediakan anggaran Sosialisasi;
ii. Stimulan Blangko KIA


5. Prosedur Penerbitan KIA :
a) Batasan usia terakhir terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun
kurang 1 hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP,
yaitu 17 tahun.
b) Pemberlakuan KIA diatur sebagai berikut :
i. 0 s/d 5 tahun tanpa foto;
ii. Setelah berumur 5 tahun s/d 17 tahun kurang 1 hari diterbitkan lagi
dengan menampilkan foto pemilik kartu identitas anak. Setelah
berumur 17 tahun diganti dan diterbitkan KTP Elektronik.
c) Penerbitan KIA bagi anak yang telah memiliki Akta Kelahiran
dilakukan melalui pendataan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan SIpil;
d) Permohonan penerbitan KIA bagi anak yang baru lahir sekaligus
dapat diterbitkan Akta Kelahiran serta Perubahan Kartu Keluarga
orang tuanya.


6. Persyaratan :
a) Anak WNI kurang dari 5 Tahun :
i. FC kutipan akta kelahiran dan menunjukkan asli
ii. KK asli orang tua / wali
iii. KTP-el asli kedua orang tua / wali
iv. Masa berlaku sampai dengan anak usia 5 tahun
b) Anak WNI usia 5 s/d 17 Tahun (-) 1 hari :
i. FC kutipan akta kelahiran dan menunjukkan asli
ii. KK asli orang tua / wali
iii. KTP-el asli kedua orang tua / wali
iv. Pas photo berwarna uk. 2x3 (2 lbr)
v. Masa berlaku samap dengan anak usia 17 tahun (-) 1 hari
c) Anak Orang Asing kurang dari 5 Tahun :
i. FC paspor dan izin tinggal tetap
ii. KK asli orang tua
iii. KTP-el asli kedua orang tuanya
iv. Masa berlaku sesuai dengan izin tinggal tetap ortu
d) Anak Orang Asing sia 5 s/d 17 Tahun (-) 1 hari :
i. FC paspor dan izin tinggal tetap
ii. KK asli orang tua
iii. KTP-el asli kedua orang tuanya
iv. Pas photo berwarna uk. 2x3 (2 lbr)
v. Masa berlaku sesuai dengan izin tinggal tetap ortu


7. Tata Cara :
a) Anak WNI :
i. Pemohon membawa berkas persyaratan dan menyerahkan ke
Dinas;
ii. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
iii. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor
Dinas atau Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
iv. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling (jemput
bola di sekolahan, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan
anak dan tempat layanan lainnya).
b) Anak ORANG ASING :
i. Orang tua anak melaporkan ke Dinas terhadap anak yang memiliki
paspor dengan menyerahkan berkas persyaratan;
ii. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
iii. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor
Dinas;
iv. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling (jemput
bola di sekolahan, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan
anak dan tempat layanan lainnya).


8. Penerbitan KIA tidak disertai dengan perekaman biometrik atau sidik jari
penduduk, karena blangko KIA tidak dilengkapi dengan tempat untuk
perekaman biometriknya (chip).


9. Karena keterbatasan blangko (hanya tersedia 50 ribuan) maka prioritas
penerbitan KIA bagi siswa SD wilayah perkotaan, sehingga dibutuhkan
kerjasama dengan UPTD wilayah perkotaan untuk administrasi
penerbitan KIA dimaksud.


10. Kepala Dispendukcapil mengharapkan kerjasama Dinkes, Dispendik,
Dinsos dan Bappeda untuk menyusun database :
a) Riwayat Kesehatan (Imunisasi, Kartu Menuju Sehat, dll)
b) Perkembangan Nilai Akademik, Seleksi penerima beasiswa, dll
c) Bantuan sosial, program keluarga harapan
d) Basis data terpadu.

 

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)